BUKAN hal yang aneh kalau ada nama pejabat pemerintah muncul berkali-kali di koran, majalah, televisi atau radio. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota atau anggota dewan memang kerap menjadi santapan media massa apalagi kalau sedang tersangkut kasus korupsi, politik atau berita lainnya.
Tapi bagaimana kalau mendengar ada pejabat yang namanya muncul di internet lewat alamat website atau blog? Masih janggal dan menarik untuk disimak rasanya. Kenapa? Kenyataannya, meski internet masuk ke Indonesia sejak sepuluh tahun yang lampau, tapi tetap saja jumlah pejabat pemerintah yang melek teknologi informasi atau apalagi sampai punya website atau blog pribadi bisa dihitung tanpa jari alias sangat sedikit sekali.
Simak saja hasil penelusuran Warta eGov melalui situs pencari www.google.co.id sejak tanggal 1 - 15 November lalu. Tercatat hanya 18 pejabat pemerintah eksekutif baik di tingkat pusat dan daerah yang memiliki website atau blog. Mulai dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Wakil Presiden, Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan), I Gede Winasa (Bupati Jembrana, Bali), John Tabo (Bupati Tolikara, Papua) dan pastinya masih banyak lagi yang barangkali belum terlacak.
Begitu juga kalangan legislatif. Penelusuran Warta eGov hanya menghasilkan 15 alamat website dan blog milik para wakil rakyat baik di tingkat pusat dan daerah. Ada Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR), Mahfudz Sidik (Anggota DPR RI), Aboebakar (DPRD Kalimantan Selatan) dan sebagainya. Sebelumnya, pejabat yang telah lengser pun telah merintis membuat website yang aktif. Sebut saja ada Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI), Yusril Ihza Mahendra (mantan Menteri Hukum dan HAM) dan Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta).
Apa saja isin website atau blog-nya? Ya, seperti yang Anda duga, kebanyakan masih berisi informasi seputar sosok dari pejabat yang bersangkutan. Barnabas Suebu, Gubernur Papua misalnya, melalui situs pribadinya www.barnabas-suebu.com mengajak berdialog siapapun pengunjungnya untuk membangun provinsi Papua lebih baik lagi. Begitu juga website milik Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR. Dalam website-nya www.hnw.or.id lebih banyak berisi informasi seputar kegiatan, pandangan dan kutipan ucapan langsungnya. Umumnya menu informasi yang tersedia dalam website atau blog pejabat adalah profil pribadi, visi dan misi, berita kegiatan sehari-hari dan komentar positif yang diberikan oleh pengunjungnya.
Lalu, kira-kira apa motif dibalik pembuatan website atau blog pribadi di kalangan pejabat?
Fauzi Bowo, Gubernur DKI mengutarakan alasannya membuat website www.bangfauzi.com adalah berangkat dari keinginan memberitahukan pada masyarakat mengenai sosok pribadi, pekerjaan dan pemikirannya baik sewaktu masih menjabat sebagai wakil gubernur atau setelah menjadi gubernur DKI saat ini. “Tapi bukan untuk mencari popularitas,” sergah Fauzi seperti dalam jawabannya melalui e-mail pada Warta eGov.
Benar atau tidaknya bukan untuk mencari popularitas, jawaban senada dengan Fauzi juga keluar dari I Gede Winasa, Bupati Jembrana. Ia berharap agar tidak hanya masyarakat Jembrana atau Bali saja yang tahu kiprah dan visinya lewat website www.winasa.info. “Website ini bisa membantu promosi Kabupaten Jembrana dan pulau Bali ke masyarakat dunia tentunya,” tegas Winasa. Saat ini website milik Winasa ini diklaim banyak dikunjungi pengguna internet dari Amerika Serikat, Australia, Singapore, Hongkong, Arab, Jepang, Jerman, Latvia, Azerbaidjan dan Maldives.
Sebelumnya, pada 2004, Presiden Yudhoyono juga pernah menyatakan alasan utamanya membuat website www.presidensby.info agar siapa saja bisa mengakses kegiatan kepresidenan secara on line. Selain webste ada Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan yang membuat blog pribadi www.juwonosudarsono.com. “Blog bisa menjadi sarana saya untuk menjelaskan pemikiran saya mengenai Tentara Nasional Indonesia,” jelas Juwono seperti dikutip dari majalah Warta Ekonomi.
Website atau blog pribadi memang bisa menjadi sarana untuk menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan pejabat tersebut. Mulai dari kegiatan kerja sehari-hari, kehidupan pribadi atau keluarga, hasil pemikiran/ tulisan artikel, atau sekedar memuat janji-janji menjelang kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
Menurut Nukman Lutfie, CEO PT. Virtual Media Nusantara, pada intinya website atau blog adalah sarana berkomunikasi antara pejabat dengan audience-nya. “Manfaatnya, lewat website atau blog, semua pesan atau informasi dari pejabatnya bisa disampaikan secara utuh dan lengkap tanpa harus kuatir berkurang satu huruf sekalipun,” jelas Nukman. Hal itu jelas berbeda kalau pejabat tersebut menjawab atau memberikan keterangan melalui media massa yang kadangkala tidak dimuat seluruhnya atau malah “dipelintir”.
Dengan kata lain, website dan blog pribadi bisa menjadi media yang sangat membantu dalam memberikan “hak jawab” kalau ada pejabat yang sedang menjadi sorotan karena dituduh korupsi, “diserang” lawan politik atau cuma ingin melampiaskan uneg-uneg-nya.
Lalu apakah efektif membuat website atau blog bagi pejabat? Bukankah jumlah pengguna internet di Indonesia masih kalah jauh dengan jumlah pembaca koran/ majalah atau pemirsa televisi? Menjawab hal ini, Nukman berpendapat kalau pengguna internet di Indonesia justru termasuk kaum influencer yang bisa menyebarkan informasi ke masyarakat umum yang tidak bisa mengakses internet. Pasalnya kebanyakan pengguna internet di Indonesia berasal dari kalangan berpendidikan. “Secara tidak langsung website dan blog bisa mempengaruhi masyarakat umum,” ujar Nukman.
Masalahnya, informasi apa saja yang sekiranya bermanfaat dan menarik untuk disajikan dalam website atau blog pribadi pejabat? Terus terang tidak ada standar baku menu atau informasi yang perlu dimuat di dalam website atau blog pejabat. Tapi Nukman menyarankan, kalau bisa website atau blog pejabat justru banyak berisi informasi yang bisa menggambarkan sisi lain dari pejabat bersangkutan.
Misalnya, website seorang bupati, sebaiknya banyak berisi pandangan pribadi bupati terhadap daerahnya. Website Menteri Pendidikan bercerita tentang dunia sekolah dari kacamata seorang menteri, anggota legislatif berbicara soal dinamika politik dalam sidang anggota dewan dan seterusnya. “Pengunjung lekas bosan dan tidak tertarik kalau menunya banyak berisi kegiatan formal atau informasi umum yang tidak ada hubungannya dengan pejabat,” jelasnya.
Tapi informasi yang ada dalam website atau blog pejabat saat ini nampaknya masih jauh dari hal di atas. Kalau waktu Anda sedang senggang, cobalah sekali-sekali melihat satu persatu daftar website atau blog pejabat yang Warta eGov susun. Kebanyakan masih sebatas kumpulan informasi profil pribadi dan artikel kegiatan sehari-hari. Ada artikel pejabat yang sedang meresmikan pesantren, menerima kunjungan anggota dewan, kunjungan sosial dan sebagainya.
Semua itu membuat website atau blog pejabat tak ubahnya hanya corong atau “humas” lembaga pemerintah. Tapi hal itu bisa dimaklumi, karena website atau blog pejabat biasanya dibuat oleh tim redaksi atau oleh staf pemerintah. Akibatnya ya itu tadi, semua informasi tentang pejabat dibuat dengan bahasa dan gaya yang resmi. “Padahal website dan blog pejabat jangan dibuat dengan bahasa pidato atau gaya tulisan press release yang resmi,” urai Nukman. Baik itu yang menulis pejabatnya sendiri atau tim redaksinya.
Sejatinya, website atau blog pejabat dibuat layaknya buku harian. Si empunya alias pejabat harus banyak terlibat jadi gaya bahasa pun harus casual, rileks dan santai. Walaupun berita yang dibuat berasal kegiatan resmi sang pejabat. “Masalahnya tidak mudah membuat website dan blog pejabat dengan gaya tulisan yang santai,” tandas Nukman.
redaksi@wartaegov.com
